Pemko Diminta Lakukan Penertiban Gepeng dan PMKS

Anggota DPRK Banda Aceh, Ismawardi meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh untuk melakukan penertiban gepeng dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkeliaran dan meminta-minta di jalan-jalan protokol dan warung kopi.

Politisi PAN ini menjelaskan, ada beberapa regulasi dalam menangani PMKS diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Fakir Miskin. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosal. Peraturan Menteri Sosial Nomor  08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Ismawardi berharap para camat dan keuchik ikut proaktif dalam menangani persoalan PMKS, karena ini merupakan bagian dari wewenang dan tugas sebagai pengayom masyarakat.

“Camat dan keuchik harus proaktif juga menangani permasalahan ini, mengurus masyarakatnya dan langsung dikawal. Kalau ditemukan ada PMKS yang berasal dari luar Banda Aceh maka harus masuk panti sosial untuk dibina dan akan diurus pemulangan ke daerah asal, jadi harus masuk panti, sedangkan yang berasal dari wilayah Banda Aceh akan dikembalikan wilayahnya masing-masing untuk kemudian mendapatkan pembinaan”, harap Wakil Ketua Komisi A DPRK Banda Aceh

Ismawardi mendesak walikota Banda Aceh melalui dinas terkait untuk serius melakukan langkah langkah strategi dalam menangan PMKS di ibu kota provinsi Aceh tersebut.[Van]

Dibaca Sebanyak 0 kali