Terkait BLSM, Perwakilan Keuchik Jumpai Ketua DPRK

Banda Aceh (27/06) Masih simpang siurnya data yang diterima keuchik terkait pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLS), beberapa keuchik menjumpai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Yudi Kurnia, Kamis, 27 Juni 2013.

Para keuchik yang melakukan audisi ke dewan itu diterima langsung oleh Ketua DPRK, Yudi Kurnia. Perwakilan delegasi keuchik itut adalah Syarifuddin Adi (Keuchik Peunayong) Razali Chaidir (Keuchik Kuta Raja), Halih Saing (Keuchik Kuta Baru), Rahmad (Keuchik Laksana) dan Alta Zaini (Keuchik Lampulo).

Keuchik Lampulo, Alta Zaini, mengaku, bahwa laporan terhadap data penerima BLSM di Banda Aceh masih simpang siur. Pasalnya, data yang diserahkan oleh kantor pos dan giro tidak sesuai dengan data masyarakat miskin yang ada pada  masing masing keuchik.

“Data sementara penduduk miskin di Kota Banda Aceh, dari 90 gampong dalam 9 kecamatan yang mendapatkan BLSM hanya 6.160 rumah tangga miskin,” jelas Alta Zaini di hadapan Ketua DPRK.

Atla Zaini yang juga Ketua Asosiasi Keuchik Kuta Alam (Asokulam) ini  menjelaskan, bahwa di Gampong Lampulo yang terdata 310 rumah tangga miskin, sedangkan yang masuk dalam daftar penerima BLSM hanya 135 orang. “Ini jauh berbeda dengan data di gampong,” lanjutnya.

Masih menuut Alta Zaini, sampai hari ini bantuan BLSM masih di kantor pos dan giro. “Memang mereka ada yang datang ke gampong untuk mengantarkan surat pemberitahuan bahwa ada jatah BLSM untuk rumah tangga miskin, karena mereka tidak tahu alamat rumah maka titip di kantor keuchik, dan ini jadi masalah besar bagi masing masing keuchik, pasalnya, data yang diserahkan tidak sesuai dengan data di kantor keuchik,” lanjutnya.

Hal yang sama juga diutarakan Halih Saing, Keuchik Kota Baru. Ia mengaku selama ini pendataan belum merata. “Banyak juga yang non muslim seperti etnis Tionghoa di Peunayong yang miskin belum terdata. Kami minta satu kejelasan pihak pemerintah langkah apa yang harus kami lakukan?" tanyanya.

Sementara Keuchik Laksana, Rahmad meminta sebelum BLSM disalurkan perlu didata kembali secara ril penerima dana BLSM. “Apa lagi di Banda Aceh banyak pendatang, dan itu juga perlu didata dengan benar," pintanya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRK Banda Aceh, Yudi Kurnia mengatakan akan memanggil semua lembaga dan dinas terkait untuk memaksimalkan pendataan, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Baitul Mal, dan lembaga lainnya. “Saya akan koordinasi lembaga dan badan terkait bersama eksekutif untuk penyesuaian dan pemutakhiran data dari mereka dengan data dari desa,” kata Yudi Kurnia.

Yudi Kurnia menambahkan, standar penduduk miskin yang digunakan BPS adalah standar nasional. “Dalam standar secara nasional disebutkan  rumah tak lebih dari sepuluh meter, dinding kayu, lantai tanah. Di Banda Aceh pasca tsunami masyarakat miskin sudah mendapat rumah bantuan berlantai keramik. Jadi tidak cocok kalau standar itu dipakai di sini,” ungkapnya.

Yudi Kurnia mengaku, perbedaan data seperti itu sangat riskan dan harus segera dicari solusinya.  Ia menegaskan, sebaiknya BPS melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan keuchik selaku aparat gampong yang benar-benar mengetahui kondisi warganya.

Untuk penyaluran dana BLSM, Yudi Kurni mengatakan dewan akan membicarakan masalah ini dengan BPS untuk perbaikan data, serta berkoordinasi dengan keuchik. Koordinasinya tidak sebatas memenuhi administrasi, tapi juga subtansinya.

“Apalagi hampir menjelang Pemilu, dan ini akan simpang siur bila penerima bantuan tidak disesuaikan. Imbasnya akan mempengaruhi DPS dan DPD Pemilu. Kita berharap dari koordinasi ini tujuan perbaikan data yang benar nantinya bisa tercapai, sehingga jumlah penduduk (DPT dan DPS) dapat jelas datanya," pungkas Yudi Kurnia.[adi]

Dibaca Sebanyak 802 kali